Pemerintah Indonesia sedang mengkaji rencana pembatasan akses terhadap game online populer, PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), setelah terjadi insiden ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada awal November 2025. Pemerintah menilai pengaruh negatif dari konten kekerasan dalam game tersebut berpotensi merusak perilaku dan psikologi anak-anak serta remaja. Penanganan serius dan pembatasan diharapkan mampu melindungi generasi muda dari dampak negatif sekaligus menjaga ketertiban sosial.
Pembatasan PUBG
Dalam beberapa hari terakhir, pemerintah memperkuat langkah pembatasan terhadap game yang dianggap mengandung unsur kekerasan tinggi dan tema perang, seperti PUBG. Insiden ledakan di sebuah sekolah menjadi titik balik bagi pemerintah untuk mengevaluasi ulang dampak game online pada perilaku anak dan pelajar Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pengawasan ketat, meminta menteri terkait serta Kepolisian Republik Indonesia segera menindak penyebaran game berbahaya tersebut demi keamanan dan kesehatan mental generasi muda.
Selain pembatasan akses secara teknis, pemerintah juga memerintahkan penguatan teknologi sistem verifikasi usia yang wajib diterapkan penyelenggara game. Dengan demikian, anak-anak di bawah umur tidak mudah mengakses konten kekerasan yang dapat mempengaruhi psikologi dan prestasi akademik mereka. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak di Ranah Digital, yang menjadi dasar hukum kuat pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap penyelenggara game.
Insiden Ledakan dan Respons Pemerintah
Ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading yang mengagetkan masyarakat menjadi alarm bagi pemerintah dan masyarakat luas. Dugaan hubungan antara kekerasan dalam game dan perilaku agresif yang memicu insiden membuat perhatian terhadap regulasi permainan daring semakin tinggi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta pemerintah daerah DKI Jakarta aktif mengawal dan mendukung upaya pembatasan sebagai bentuk perlindungan terhadap pelajar dan lingkungan sekolah.
Pemerintah berharap kebijakan ini mampu menciptakan ruang digital yang aman dan sehat bagi anak-anak serta mengurangi risiko gangguan psikologis, ketergantungan, dan gangguan konsentrasi belajar. Selain pembatasan, edukasi akan dampak negatif game kekerasan juga digencarkan agar masyarakat lebih sadar dalam mengawasi aktivitas gaming anak-anaknya.
Dukungan dan Tantangan dalam Implementasi Kebijakan
Pembatasan game seperti PUBG mendapat dukungan penuh dari Pemprov DKI Jakarta dan berbagai elemen masyarakat, terutama untuk melindungi keberlangsungan belajar dan perkembangan karakter positif anak muda. Namun, pemerintah juga menghadapi tantangan besar dari sisi industri game yang kini menjadi bagian penting perekonomian digital Indonesia. Penyeimbangan antara perlindungan generasi muda dan mendorong inovasi ekonomi digital menjadi fokus utama.
Untuk itu, pengembangan teknologi verifikasi usia yang akurat serta kebijakan edukasi berkelanjutan menjadi kunci utama agar kebijakan tidak hanya bersifat represif tetapi juga komunikatif dan progresif. Pemerintah berkomitmen mengawasi industri game tanpa menghambat pertumbuhan inovasi teknologi, demi masa depan anak bangsa yang sehat dan produktif.